Dalam menghadapi situasi bencana alam, krisis kemanusiaan, atau kedaruratan nasional, koordinasi yang cepat dan terpusat adalah kunci keberhasilan operasi penyelamatan dan pemulihan. Di sinilah Peran Sentral Polri melalui Pusat Komunikasi Krisis (Crisis Communication Center) menjadi sangat vital. Lembaga kepolisian, dengan jaringan teritorialnya yang menjangkau hingga pelosok desa (melalui Bhabinkamtibmas) dan didukung oleh sistem komunikasi online yang terintegrasi, berfungsi sebagai tulang punggung (backbone) informasi dan komando lapangan. Jaringan ini memastikan bahwa data dari lokasi terdampak dapat mengalir lancar kepada pembuat keputusan di pusat, dan sebaliknya, perintah serta bantuan dapat didistribusikan secara efisien.
Salah satu implementasi nyata dari Peran Sentral Polri adalah dalam penanganan pasca-bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin, 21 November 2022. Segera setelah kejadian, Pusat Komunikasi Krisis Polri mengaktifkan command center di Mabes Polri dan Polda Jawa Barat. Tugas pertama mereka adalah memvalidasi informasi awal, mengidentifikasi lokasi yang paling parah terdampak, dan mengalokasikan unit SAR (Search and Rescue) dari Korps Brimob dan Polairud. Berdasarkan data yang dihimpun pada 24 jam pertama, Polri menjadi leading sector dalam evakuasi, berhasil mengevakuasi 2.500 korban selamat dan menemukan lebih dari 100 korban meninggal berkat kecepatan koordinasi.
Lebih lanjut, Peran Sentral Polri mencakup aspek logistik dan keamanan di zona krisis. Setelah bencana terjadi, risiko penjarahan dan gangguan keamanan seringkali meningkat. Polri bertanggung jawab penuh untuk mengamankan jalur distribusi bantuan, gudang logistik, dan lokasi pengungsian. Di Kota Palu, pasca gempa dan tsunami pada 28 September 2018, Satuan Tugas Pengamanan Bantuan Polri, yang terdiri dari 1.500 personel gabungan, memastikan bahwa bantuan makanan dan kebutuhan pokok dari Gudang BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Palu dapat didistribusikan tanpa hambatan dan tepat sasaran. Brigjen Pol. Dr. Ikhsan, M.Si, Kepala Pusat Komunikasi Krisis Polri, dalam laporan evaluasi akhir tahun 2024, menekankan bahwa Polri harus menjadi simpul bagi semua stakeholder kemanusiaan.
Selain operasi fisik, Peran Sentral Polri juga sangat krusial dalam melawan disinformasi (hoax) selama masa krisis. Informasi palsu dapat memicu kepanikan massal dan menghambat upaya penyelamatan. Divisi Humas Polri dan Direktorat Tindak Pidana Siber secara aktif memantau media sosial dan platform berita. Pada kasus erupsi Gunung Semeru di Lumajang pada Desember 2021, tim siber Polri berhasil mengidentifikasi dan memblokir 27 akun penyebar hoax mengenai tsunami lahar dingin, sehingga berhasil menenangkan warga dan memfokuskan upaya evakuasi sesuai arahan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Kesigapan ini membuktikan bahwa peran Polri telah meluas dari lapangan fisik hingga ruang digital.
Secara keseluruhan, Pusat Komunikasi Krisis Polri adalah titik konvergensi segala upaya penanggulangan, menjadikannya lembaga yang tidak tergantikan dalam struktur respons kedaruratan nasional Indonesia.