Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi yang esensial, namun di baliknya tersimpan potensi kerawanan yang harus diantisipasi. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga Keamanan Pilkada adalah fundamental, memastikan proses politik berjalan lancar, jujur, dan adil. Polri bertanggung jawab penuh untuk meredam segala bentuk ancaman kriminalitas politik, mulai dari money politics hingga konflik fisik antar pendukung, yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Keamanan Pilkada tidak hanya berfokus pada hari pencoblosan, tetapi mencakup seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, hingga penetapan hasil. Polri mengerahkan personel secara masif dan terstruktur melalui operasi terpusat untuk memantau aktivitas di setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang bisa dipicu oleh isu SARA atau kabar bohong (hoaks).
Salah satu fokus utama dalam menjaga Keamanan Pilkada adalah pengamanan logistik dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Logistik pemilu, seperti kotak suara dan surat suara, harus dijamin keamanannya dari gudang penyimpanan hingga distribusi ke TPS-TPS, seringkali melewati medan sulit. Pada hari H pencoblosan, ribuan personel Polri disiagakan di setiap TPS, memastikan tidak ada intimidasi terhadap pemilih atau petugas KPPS.
Polri juga bekerja sama erat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) untuk menindak pelanggaran. Satuan Tugas (Satgas) khusus dibentuk untuk mengawasi dan menindak tegas praktik politik uang, yang merupakan bentuk kriminalitas politik yang merusak demokrasi. Penindakan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial juga menjadi prioritas untuk menjaga iklim politik tetap kondusif.
Untuk mengantisipasi kerawanan, Polri telah melakukan pemetaan wilayah. Daerah-daerah dengan riwayat konflik tinggi atau persaingan antar calon yang sangat ketat diberikan pengamanan ekstra. Dalam laporan internal Polri, tercatat bahwa pada Pilkada serentak 2024, sebanyak 30% dari total wilayah Pilkada dikategorikan sebagai daerah rawan tinggi dan sedang, membutuhkan alokasi personel tambahan.
Peningkatan peran Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) juga menjadi kunci. Para Babinkamtibmas bertugas membangun komunikasi persuasif dengan tokoh masyarakat, calon, dan simpatisan di tingkat desa. Pendekatan community policing ini efektif dalam meredam potensi bentrokan sejak dini melalui dialog dan mediasi.
Meskipun Pilkada merupakan ajang kompetisi, Polri terus mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan menerima hasil yang sah. Kesiapsiagaan Brimob dan Samapta (Sabahra) juga dijaga untuk menghadapi potensi demonstrasi anarkis pasca-pengumuman hasil, memastikan transisi kepemimpinan daerah berjalan damai.
Secara keseluruhan, operasi pengamanan yang dilakukan Polri adalah upaya terstruktur untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Komitmen menjaga Keamanan Pilkada memastikan bahwa proses demokrasi dapat berjalan tanpa intervensi kriminal, menegaskan kedaulatan rakyat sebagai prinsip tertinggi.