Isu mengenai eksploitasi lahan tanpa dokumen resmi kembali memanas di Kalimantan Timur setelah pihak kepolisian melakukan tindakan penyegelan terhadap sebuah lokasi proyek besar. Polres Samarinda secara resmi menghentikan seluruh aktivitas di area tambang batubara yang diduga kuat beroperasi tanpa mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) yang sah dari pemerintah. Kasus ini menjadi viral di media sosial setelah warga sekitar mengeluhkan adanya aktivitas alat berat yang merusak jalan desa serta debu pekat yang mengganggu kesehatan masyarakat tanpa adanya kontribusi sosial dari pihak pengelola. Langkah berani kepolisian ini menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan aturan agraria dan memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah harus tunduk pada regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam proses investigasi di lapangan, ditemukan fakta bahwa operasional tambang batubara tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan dengan memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perbatasan kota. Perusahaan yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu untuk memuluskan proses pengangkutan hasil tambang ke pelabuhan tikus guna menghindari pajak daerah. Saat tim gabungan Polres Samarinda tiba di lokasi, para operator alat berat tidak mampu menunjukkan legalitas operasional yang valid, sehingga garis polisi langsung dipasang di sekeliling alat-alat berat dan tumpukan komoditas siap kirim. Keberadaan tambang ilegal ini juga dinilai sangat membahayakan keselamatan warga karena lubang-lubang bekas galian dibiarkan terbuka begitu saja tanpa adanya rencana reklamasi yang jelas sesuai standar lingkungan hidup.
Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa pemilik dari tambang batubara ilegal ini memiliki jaringan yang cukup luas, sehingga proses hukum akan dilakukan secara sangat hati-hati namun tetap tegas. Penyelidikan kini difokuskan pada aliran dana perusahaan dan keterlibatan pihak-pihak lain yang memfasilitasi penjualan emas hitam tersebut ke pasar internasional secara gelap. Polres Samarinda menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi perusahaan yang mencoba mencari keuntungan dengan cara merusak tatanan hukum dan merugikan negara dalam skala besar. Selain ancaman pidana penjara, perusahaan yang terbukti melanggar juga terancam denda administratif yang sangat besar serta kewajiban untuk memulihkan kembali kondisi lahan yang telah mereka rusak secara paksa selama masa operasional ilegal tersebut.