Konflik mengenai hak kepemilikan lahan atau batas pekarangan rumah sering kali memicu benturan fisik dan keretakan hubungan sosial di tengah masyarakat perkampungan maupun perkotaan. Jika masalah ini langsung dibawa ke ranah hukum pengadilan formal, proses persidangan biasanya akan memakan waktu yang sangat lama serta membutuhkan biaya perkara yang tidak sedikit bagi kedua belah pihak yang bertikai. Sebagai solusi alternatif yang lebih cepat dan humanis, prosedur penyelesaian sengketa secara kekeluargaan kini mulai banyak difasilitasi oleh jajaran aparat penegak hukum di tingkat kepolisian sektor terdekat melalui pendekatan keadilan restoratif.
Prosedur musyawarah mufakat ini diawali dengan pengajuan permohonan dari salah satu pihak yang bertikai kepada petugas bhabinkamtibmas yang bertugas di desa setempat. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, pihak kepolisian bertindak sebagai mediator netral yang menjembatani komunikasi, mengumpulkan bukti-bukti surat tanah yang sah, serta mengundang tokoh adat atau pamong desa untuk memberikan pandangan yang objektif. Fokus utama dari pertemuan mediasi ini bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan untuk merumuskan solusi terbaik yang dapat diterima dengan lapang dada oleh kedua belah pihak.
Keunggulan utama dari metode musyawarah di kantor polisi ini adalah terpeliharanya hubungan bertetangga yang baik pasca-konflik selesai, sebuah hal yang jarang terjadi jika kasus diselesaikan melalui vonis kaku majelis hakim pengadilan. Ketika kesepakatan damai berhasil dicapai dalam proses penyelesaian sengketa lahan ini, hasil keputusan akan dituangkan ke dalam surat perjanjian bersama yang ditandatangani di atas meterai sah oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi yang hadir.
Namun, jika dalam beberapa kali pertemuan mediasi salah satu pihak tetap menunjukkan sikap keras kepala dan menolak segala opsi perdamaian yang ditawarkan, maka pihak kepolisian akan mengarahkan kasus tersebut untuk diproses melalui jalur hukum pidana atau perdata formal. Petugas akan membantu menyusun berita acara pemeriksaan awal agar dokumen perkara dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan secara profesional. Meskipun demikian, prioritas utama kepolisian tetap mendahulukan langkah penyelesaian sengketa secara damai guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lingkungan terkecil.
Edukasi mengenai keberadaan layanan mediasi gratis di kantor polisi ini perlu terus disosialisasikan secara masif agar masyarakat tidak terjebak menggunakan jasa calo tanah atau organisasi massa yang justru sering kali memperkeruh suasana konflik. Penanganan masalah pertanahan yang berbasis pada musyawarah mufakat merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila yang mengutamakan kedamaian dan keadilan sosial. Melalui optimalisasi program penyelesaian sengketa yang humanis ini, institusi kepolisian dapat tampil sebagai pengayom masyarakat yang responsif, solutif, dan dicintai oleh seluruh lapisan warga negara.