Komitmen untuk Melawan Korupsi adalah prasyarat mutlak dalam membangun integritas institusi penegak hukum seperti Polri. Citra kepolisian di mata publik sangat ditentukan oleh perilaku anggotanya. Oleh karena itu, upaya internal menjadi garda terdepan dalam membersihkan diri dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Langkah ini adalah fondasi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat secara menyeluruh.
Salah satu upaya internal utama Polri dalam Melawan Korupsi adalah reformasi sistem rekrutmen. Proses penerimaan anggota harus transparan, objektif, dan berbasis meritokrasi untuk menjamin integritas calon anggota sejak dini. Dengan menyingkirkan praktik KKN pada tahap awal, Polri berinvestasi pada sumber daya manusia yang bersih dan berdedikasi. Ini adalah Strategi Guru untuk masa depan institusi.
Melawan Korupsi juga dilakukan melalui penguatan lembaga pengawasan internal. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri harus diberdayakan dan diberikan otoritas penuh. Upaya internal ini memastikan bahwa setiap pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota ditindak tegas tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas lembaga.
Polri secara konsisten menerapkan program Zona Integritas (ZI) di seluruh jajarannya sebagai upaya internal proaktif. Program ini bertujuan Melawan Korupsi dengan menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Integritas diukur bukan hanya dari penindakan, tetapi juga dari pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Edukasi dan pelatihan etika menjadi upaya internal yang berkelanjutan dalam Melawan Korupsi. Setiap anggota Polri dari berbagai tingkatan diberikan pendidikan antikorupsi yang menekankan pentingnya moralitas dan profesionalisme. Integritas harus diinternalisasi sebagai nilai luhur yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas, bahkan dalam menghadapi godaan kecil di lapangan.
Melawan Korupsi juga didukung dengan perbaikan sistem manajemen karir dan remunerasi. Upaya internal Polri ini mencakup peningkatan kesejahteraan anggota agar mereka tidak lagi tergoda melakukan pungutan liar atau praktik koruptif lainnya. Sistem promosi yang adil, berbasis kinerja, dan berjenjang juga memperkuat integritas dan motivasi anggota untuk berprestasi.
Transparansi dalam penanganan kasus dan pelayanan publik adalah upaya internal yang sangat esensial untuk Melawan Korupsi. Polri terus mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi interaksi langsung yang berpotensi memicu korupsi. Keterbukaan ini membangun Jembatan Komunikasi yang kuat dengan masyarakat, sekaligus menjaga akuntabilitas dan integritas petugas.
Pada akhirnya, keberhasilan Melawan Korupsi di tubuh Polri sangat bergantung pada komitmen individu. Upaya internal yang masif ini bertujuan menanamkan integritas sebagai budaya, bukan sekadar aturan. Dengan kepolisian yang bersih dan berintegritas, kepercayaan publik akan pulih, dan penegakan hukum di Indonesia akan berjalan secara profesional dan berkeadilan.