Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memicu lonjakan harga tanah yang sangat drastis, namun hal ini juga mengundang munculnya praktik Penipuan Lahan IKN yang dilakukan oleh kelompok mafia tanah. Modus yang sering digunakan adalah penjualan tanah dengan surat fiktif atau klaim lahan tumpang tindih di kawasan penyangga ibu kota baru. Polres Samarinda telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan membongkar jaringan spekulan yang merugikan investor maupun warga lokal dengan memanfaatkan antusiasme pembangunan nasional tersebut.
Operasi pemberantasan Penipuan Lahan IKN ini dimulai dari laporan warga yang merasa tertipu setelah membeli lahan yang ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung atau area konsesi perusahaan. Para mafia tanah biasanya memalsukan tanda tangan pejabat desa dan membuat dokumen segel tanah yang terlihat autentik untuk meyakinkan korbannya. Polisi mengimbau agar siapapun yang ingin berinvestasi tanah di sekitar Samarinda dan Penajam Paser Utara untuk melakukan pengecekan mendalam ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan legalitas sertifikat sebelum melakukan transaksi pembayaran.
Dampak dari maraknya Penipuan Lahan IKN sangat menghambat kelancaran pembangunan dan investasi di daerah tersebut. Ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah dapat memicu konflik horizontal antarwarga yang saling klaim. Polres Samarinda menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapapun, termasuk oknum aparat desa, yang terbukti membantu proses administrasi tanah secara ilegal. Pengawasan ketat di kantor-kantor notaris dan kecamatan kini ditingkatkan untuk memutus rantai birokrasi nakal yang menjadi pintu masuk bagi para spekulan tanah untuk beraksi.
Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap tawaran harga tanah yang tidak rasional di bawah harga pasar sebagai pancingan dalam Penipuan Lahan IKN. Polisi menyarankan agar setiap transaksi dilakukan secara transparan dan melibatkan jalur hukum yang sah. Dengan terbongkarnya berbagai kasus mafia tanah ini, diharapkan iklim investasi di Kalimantan Timur menjadi lebih bersih dan aman. Penegakan hukum yang konsisten adalah jaminan bahwa pembangunan ibu kota baru Indonesia tidak dinodai oleh praktik kriminal yang merugikan hak-hak rakyat atas tanah mereka secara sah menurut undang-undang.