Sungai Mahakam sebagai urat nadi kehidupan di Kalimantan Timur kini tengah mengalami penataan ulang melalui penerapan Bisnis Transportasi Udara dan sungai yang lebih teratur dan aman. Pemerintah daerah bersama otoritas pelabuhan mengeluarkan regulasi terbaru yang mengatur standar keselamatan serta tarif angkutan bagi kapal feri tradisional hingga kapal tongkang pengangkut komoditas. Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan air yang kerap terjadi akibat kelebihan muatan serta kurangnya peralatan keselamatan di atas kapal.
Penerapan aturan baru dalam Bisnis Transportasi Udara dan air di wilayah Samarinda ini juga mencakup kewajiban sertifikasi bagi para nakhoda dan motoris kapal. Setiap kru kapal harus memiliki pemahaman yang baik mengenai navigasi sungai, terutama saat kondisi arus deras atau cuaca buruk. Di sisi lain, standarisasi kelaikan kapal menjadi syarat mutlak bagi para pengusaha jasa transportasi untuk bisa beroperasi secara legal. Meskipun awalnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemilik kapal kecil, kebijakan ini lambat laun mulai diterima sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha itu sendiri agar bisnis ini memiliki citra yang lebih baik di mata publik.
Jika dilihat dari sisi ekonomi, penataan Bisnis Transportasi Udara dan air di Sungai Mahakam memberikan kepastian harga bagi para pedagang yang bergantung pada distribusi jalur sungai. Sebelumnya, tarif yang tidak menentu sering kali membuat harga kebutuhan pokok di daerah hulu menjadi sangat tinggi. Dengan adanya penetapan batas atas dan batas bawah tarif, persaingan antar-pengusaha transportasi menjadi lebih sehat dan kompetitif. Hal ini juga merangsang masuknya investasi baru di bidang galangan kapal dan jasa perawatan mesin kapal di sekitar Samarinda.
Tantangan terbesar dalam menegakkan aturan Bisnis Transportasi Udara dan sungai ini adalah luasnya cakupan wilayah pengawasan di sepanjang aliran Mahakam yang berkelok-kelok. Polisi perairan dituntut untuk lebih aktif melakukan pemeriksaan acak terhadap manifest muatan dan kelengkapan jaket keselamatan di setiap kapal yang melintas. Digitalisasi perizinan juga mulai diperkenalkan agar para pemilik kapal tidak perlu lagi mengantre lama untuk memperpanjang dokumen operasional. Kemudahan birokrasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah agar ekonomi maritim di Kalimantan Timur dapat terus tumbuh pesat seiring dengan rencana pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.